Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Masih Tunggu Petunjuk Teknis Kemenko Maritim

Foto Illustrasi [OkeZone-GIF]

JAKARTA - Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau "intermediate treatment facilities" (ITF) untuk memproses sampah menjadi energi di DKI Jakarta masih menunggu petunjuk pelaksanaan teknis dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

Meskipun Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016, Pemprov DKI tidak ingin mengambil risiko memulai pembangunan ITF karena masih menunggu arahan jelas dari Kemenko maritim.

Retribusi Sampah Kawasan Komersil Rp 2,2 Miliar

Foto Illustrasi

Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Jakarta Selatan, Syarifudin, mengatakan, dalam sehari sepanjang tahun 2016 pihaknya rata-rata mengangkut sekitar 1.200 ton yang diangkut dengan menggunakan 252 truk.

Bahaya Membakar Sampah

Bakar Sampah Dengan Incenerator [dok_Asrul]

Sampah memang unik. Mengapa? Karena dengan sampah kita bersahabat dan dengan sampah pula kita bisa berseteru. Demikian pula dengan kebiasaan membakar sampah yang masih menjadi kebiasaan banyak orang. Selain cepat, cara ini juga dianggap hemat untuk mengurangi sampah atau benda yang ingin dihilangkan. Padahal cara tersebut memiliki sejumlah bahaya bagi manusia maupun lingkungan.

Instalasi pelatihan Pupuk Organik dukung Penas ke XIII di Kutai Kartanegara

Biomassa ( seperti limbah pertanian, limbah peternakan, sampah organik sisa makanan, serasah halaman, gulma air semacam eceng gondok, dan lainnya) sungguh banyak memberi manfaat kepada manusia. Dengan teknologi Bio Elektrik menggunakan digester fiberglass dan proses mikrobiologi melalui fermentasi oleh bakteri methanogen, aneka sampah organik atau biomass akan menjadi bahan pembangkitan metana (CH4). Gas ini jika dialirkan ke genset bio Elektrik akan menjad...i energi bagi penerangan, penggerak mesin maupun daya listrik bagi perkakas rumah tangga).

Aktifitas GIH Foundation di Sumatera Selatan

Aktifitas GIH Foundation di Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin - Provinsi Sumatera Selatan

Nama dan Dasar Kegiatan:

Pengelolaan Sampah Kota Terpadu Dengan Pemberdayaan Fungsi TPS (Oftimalisasi Fungsi TPS) Sebagai Solusi Pengurangan Timbunan Sampah Di TPS dan TPA Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1.    UU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah,

2.    UU No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

3.    Perpes/Inpres, Permen dan Perda (Perwali/Perbup) serta

4.    Regulasi terkait lainnya.

Tujuan dan Maksud Kegiatan (Program):

1. Merubah pola pikir dan pola tindak  dalam menghadapi sampah dan meningkatkan kreatifitas dan kesejahteraan masyarakat (mandiri) dalam proses produksi daur ulang sampah dan limbah pertanian/perkebunan lainnya.

2. Menerapkan sistem pengelolaan Sampah secara efektif dan efisien. Meningkatkan fungsi TPS dalam mengurangi sampah domestik di TPA (mengurangi beban TPS/TPA)

3. Pemberdayakan potensi sampah kota menjadi sebuah peluang usaha atau akan menjadi sumber baru bagi pemasukan PAD.

4. Mendukung  pembangunan ketahanan pangan nasional berbasiskan pertanian organik melalui pengelolaan sampah kota dan limbah pertanian/pabrik secara terpadu dan mensukseskan program Indonesia Go Organik serta Banten (Indonesia) Go Green and Clean Plus (Bersih Hijau Mandiri) berbasis masyarakat.

Pertanian Terpadu Bebas Sampah

Aplikasi dan Pendukung Pertanian Terpadu Bebas Sampah Pembuatan Kompos dari Sampah Rumah Tangga

dok_AsrulHoesein_GIH Foundation_Posko Hijau

Salah satu usaha yang dapat diandalkan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan kestabilan lingkungan berbasis  pertanian  adalah dengan menerapkan  Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming  Zero Waste) pada  suatu wilayah, sebagaimana yang akan dilaksanakan oleh LM3PPAS menuju LM3 Model.

Program pertanian terpadu  tanpa limbah  yang ramah lingkungan  ini  mampu menjawab tantangan keterbatasan energi dan iklim yang  ada dengan menghasilkan proses serta produk pertanian yang bersandar pada  konsep  agroekologi  yang  mampu meningkatkan diversifikasi spesies dan genetik dari agroekositem pada tempat dan waktu pada level lahan termasuk perpindahan organisme.Selain itu, dengan diterapkannya  Integrated Farming Zero Waste ini masyarakat mampu menghasilkan produk  bernilai  tambah dengan memanfaatkan bahan-bahan  by product  (bahan samping)  sebagai bahan dasar produk pangan alternatif  seperti opak hati pisang yang kaya serat dan karbohidrat serta pupuk kompos sebagai produk penunjang kegiatan pertanian masyarakat. Oleh karena itu, penerapan  Integrated Farming Zero Waste model  ini mampu membangun suatu kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Perlukah Moratorium Piala Adipura????

Salah Satu Komposter Bermasalah di Kab. Bone Sulsel_dok.Rul

Moratorium Adipura Yes or No ?????? Pastinya perlu “perubahan” khususnya moral pengelolanya. Program adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan hidup sejak 1986 kemudian terhenti pada tahun 1998. Pada tahun 2002 Program Adipura ini kembali dicanangkan oleh pemerintah dan berlangsung sampai sekarang. Meraih Piala Adipura sudah menjadi semacam Kewajiban setiap Kepala Daerah, dan kesannya keberhasilan seorang kepala Pemerintahan di nilai apakah Kepala Daerah tersebut dapat memboyong Piala tersebut dari Istana menuju kantor pemerintahan setempat. 

Sebenarnya item-item penilaian pada event adipura cukup bagus dan pro rakyat untuk di tindaklanjuti masyarakat kab/kota, namun masih makro sifatnya kalau mau dan sangat mungkin “dipermainkan” pada tingkat aplikasi, khususnya pada item pelayanan masyarakat dan kelembagaan pengelola. Jadi sebaiknya sedikit di mikrokan (sifatnya) item penilaiannya dan paling penting ada monitoring dan evaluasi (monev) pasca penilaian. Beri sanksi bila aplikasi tidak sustainable (pengelolaan berkelanjutan), tarik piagam atau pialanya dan bongkar tugunya…dan lebih penting adakan audit investigasi (penilai dan yang dinilai) supaya ada efek jera. Jangan nilai bila belum melakukan 50%+1 UU.No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan merevisi perda persampahannya dan kombain UU.No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Supaya ada monev baik bagi pemerintah terlebih masyarakat, persyaratkan setiap kab/kota peserta adipura membuat situs/website/weblog “khusus pengelolaan sampah”nya, atau sub-situs dari website kab/kota itu sendiri, minimal info (teknologi dan pengadaan sarana dan prasarana) ikut di situs dinas terkait, supaya terjadi interaksi aktif (pemerintah dan masyarakat). Tambahkan item ini pada item “partisipasi masyarakat” dalam konteks peran media. Ini sangat berfungsi sekali sebagai media kontrol.

Undang-undang Tentang Sampah di Indonesia dan Piala Adipura

Hapus dan Hentikan Bila Tidak Mau Jujur, Kasian Uang Rakyat_dok.Rul

Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (english version)
UU_no18_th2008_ttg_pengelolaan_sampah (english version).pdf

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (versi bhs Indonesia) UU_no18_th2008_ttg_pengelolaan_sampah.pdf

Peraturan Menteri Negara LH nomor 14 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
permen_no14_th2006_ttg_pedoman_pelaksaan_program_adipura.pdf

Undang-Undang dan/atau Aturan (permen,dll) yang melekat pada pelaksanaan Adipura "Sangat Bagus" dan "Pro Rakyat" tapi aplikasinya "Sangat Minim" sepertinya Terjadi Kebohongan Publik.....Contoh Kasus Kota Bekasi..... Solusinya, adalah moral dan Segera pemerintah kab/kota berbenah dengan merevisi perda sampah yang mengacu pada UU.No.18/2008 dan UU.No.32/2009 serta peraturan lainnya dan libatkan unsur ahli (perguruan tinggi/LSM-NGO/mitra perusahaan teknologi persampahan, khususnya sampah organik) dalam penilaian... Kalau tidak eksistensi Adipura akan keluar dari substansinya. Mari berbenah demi mengantisipasi perubahan iklim (Stop Global Warming).

Jangan Cuma Mengharap Legalitas Bangun Tugu_dok.Rul

PETUNJUK PENGISIAN NON FISIK ADIPURA

Piala Adipura: Saran dan Solusi untuk Kemeneg.LH dan Pemda Kab/Kota.

Apakah Cuma Mengharap Izin Bangun Tugu_dok.Rul.

Upaya Pengurangan Sampah_dok.Rul

Tulisan ini lanjutan dari tulisan sebelumnya berjudul “Menyoal Penilaian Adipura”. Soal eksistensi dari event adipura ini, semua harus menjadi perhatian serius segenap pemangku kepentingan (stakeholders) terkhusus pemerintah kab/kota, dan lebih khusus lagi Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi penggerak utama (pelaksana dan penilai) event ini, termasuk pula masyarakat harus mengerti dan sedikit kritis tentang hal ini. Jangan mau dibohongi terus oleh aktivitas pemerintah yang tidak tepat di lapangan itu. Sebenarnya maksud event ini bagus, tapi pengelolanya yang tidak mau atau menyimpang dari sasaran tersebut. Maka ke depan diharap pemda Kab/Kota menyadari semua ini dan sekaligus mengadakan perobahan, demi tercapainya maksud dan tujuan diselenggarakannya penilaian ini. Bukan hanya fokus atau cita-cita ambisi dapat piala (sehingga menghalalkan segala cara) untuk selanjutnya beramai-ramai membangun Patung Adipura di wilayahnya masing-masing. Kasian duit rakyat. Coba kombain eksistensi adipura dengan ketahanan pangan Indonesia dengan pembangunan Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste), mungkin akan lebih bijak dan mulia (efektif dan efisien) menuju pembangunanpertanian organik, karena sekitar 70-80% sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair. Namun pengomposannya melalui cara yang benar sesuai SNI Pupuk Organik Indonesia.

Sedikit saya beri saran dan solusi demi perbaikan dalam menyikapi masalah ini al:

Menyoal Penilaian Adipura dan Saran kepada Kemeneg.LH dan Kab/Kota di Indonesia

Hierarki pengelolaan sampah Kota_dok.Rul

By: H.Asrul Hoesein_GIH Foundation

Tulisan ini termotivasi tautan/foto Agus Wandy di FB Klik di SINI, untuk sedikit memberi koreksi dan solusi kepada pemda. Kab/Kota atau kepada Tim Penilai Adipura (Kemeneg.Lingkungan Hidup) dan juga sesuai survei lapangan dari GIH Foundation di Indonesia (Posko Hijau) yang selama ini banyak menginisiasi konsep dan teknologi pengelolaan sampah di Indonesia berbasis komunal dan regionalisasi pengelolaan sampah kota. Ya sagatlah sedih melihat fenomena pengomposan (pengadaan sanara dan prasarana) yang dilakukan pemerintah selama ini khususnya Pemda. Kab.Bone, Prov.Sulawesi Selatan, dan pula termasuk beberapa kab/kota di Indonesia, hampir semua tidak layak menerima penghargaan Piala Adipura tersebut, kalau Piagam Adipura ya bolehlah sebagai motivasi awal atas kemauan mengelola sampah kota.

Sistem Dan Mekanisme Peran Masyarakat_dok.Rul

Melihat serta memantau kesiapan dan kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi atau mensosialisasi budaya bersih di masyarakat melalui sebuah event bernama “Adipura” satu sisi rakyat  berterima kasih tapi juga sisi lain menjadi miris melihat kondisi di lapangan yang bekerja “asal” atau amburadul saja. Terlebih lagi kategori penilaian Adipura (2011) ini lebih susah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya karena saat ini ada satu penambahan item penilaian yaitu pengendalian “polusi” selain dari item penilaian selama ini yaitu; Kesiapan Data Umum Kota, Institusi, Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan. Sebenarnya tujuan Kementerian Lingkungan Hidup menambah item tersebut benar dan tepat, namun semakin merepotkan saja kab/kota untuk memenuhi kriteria (polusi) yang terakhir itu. Karena kriteria pelayanan dan partisipasi masyarakat saja terhadap pengelolaan sampah selama ini belum terpenuhi, sekarang ditambah beban satu item lagi. Tambah gawat rupanya atau setidaknya ada tambahan “nilai” pengaturan..!!!!! Semoga dugaan ini salah alias keliru….!!!!????

Kegagalan pengelolaan Adipura selama karena tidak berjalan secara “professional atau jujur” pada “pelayanan dan partisipasi” masyarakat (item penilaian ini hampir semua kab/kota) banyak bersandiwara (kamuplase data/aktifitas), atau kalau memang benar adanya, itu hanya semu, setelah penilaian selesai, aktivitas berhenti pula. Belum lagi pemerintah kab/kota mengadakan sarana dan prasarana pengomposan yang keliru (coba lihat pengadaan pengomposan-komposter-yang terjadi di Kab.Bone, Sulawesi Selatan, termasuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah TPA Kab.Minahasa, Sulawesi Utara juga tidak berfungsi, dan beberapa kab/kota di Indonesia mengalami hal yang sama) yang kebetulan pada tahun 2010 kab/kota yang lalu tersebut termasuk kab.Bone dan kab.Minahasa mendapat Piala Adipura. Wah ini mengherankan semua, apa penilai ikut berkonsfirasi dengan pemda (maaf) atau memang tim penilai dan kab/kota yang dinilai tersebut juga tidak mengerti, apa dan bagaimana pengomposan itu yang sebenarnya???? Atau memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat akan hal ini???

Pola Perencanaan Partisipasi Pengelolaan Sampah_dok.Rul

Sebelum terjadi Kasus “Adipura” Kota Bekasi yang melibatkan Walikota Bekasi, saya banyak menyoroti sekaligus memberi solusi tentang pengelolaan sampah dengan kaitannya Piala Adipura ini, sebenarnya bukan cuma Kota Bekasi saja bermasalah, hampir semua kab/kota yang ikut penilaian Adipura patut dipertanyakan, dan semua itu harus dan wajar di audit investigasi oleh KPK/Polisi/Jaksa. Kenapa??? Penggunaan yang sarana dan prasarana pengomposan yang salah itu juga merupakan penipuan atau sebutlah “indikasi” korupsi, ini bukan fiksi tapi fakta sesuai riset yang kami lakukan.

Pada salah satu item penilaian Adipura yang paling tidak memenuhi kriteria dan dimana hampir semua kab/kota tidak wajar menerima penghargaan Adipura (hanya bisa dapat piagam Adipura bukan piala) yaitu tidak terpenuhinya pada tingkat aktivitas/pelayanan dan partisipasi masyarakat menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah organik menjadi kompos. Karena pemerintah tidak banyak melibatkan masyarakat termasuk dunia usaha yang bergerak dalam bidang ini sebagaimana eksistensi event adipura tersebut. Pada salah satu sub isian pertanyaan/survei penilaian Adipura (Item Partisipasi Masyarakat) tersebut mengatakan begini....bahwa masyarakatnya melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

a.    Secara rutin mengurangi timbulan sampah organik dengan pengomposan dan memanfaatkannya

b.    Secara rutin mengurangi timbulan sampah organik dengan pengomposan dan memanfaatkannya, serta menjual sampah anorganik

c.    Secara rutin mengurangi timbulan sampah organik dengan melakukan pengomposan dan menjual hasil pengomposan, serta mendistribusikan hasil  penjualan ke komunitas secara adil (termasuk hasil penjualan sampah anorganik).

Kalau maksud tersebut diatas pemerintah mau jujur memenuhi dan tidak membohongi rakyat, atau tidak terjadi permainan/konsfirasi di tubuh pemerintah sendiri, maka pastilah sangat minim kab/kota atau mungkin tidak ada kab/kota yang menerima penghargaan tersebut. Disamping partisipasi masyarakat sangat kurang, juga tidak adanya lembaga pendamping yang konsen bekerjasama dengan pemerintah dalam menginisiasi masyarakat secara substansif. Ini semua karena pemerintah tidak/kurang melibatkan unsur pengelola (swasta) yang ahli di bidang pengelolaan sampah ini, termasuk tim penilai sendiri, sedikit kurang memahami (atau mungkin sengaja…hihihihi) untuk bagaimana mencapai target/sasaran yang diharapkan event Adipura ini. Pastinya bila pertanyaan dalam isian penilaian adipura tersebut mau diikuti dengan jujur dan professional maka belum ada yang punya kriteria untuk mendapatkannya.

Tulisan sekaitan Judul diatas al :

1.    Piala Adipura: Saran dan Solusi untuk Kemeneg.LH dan Pemda Kab/Kota.

2.    Program Unggulan Mendukung Partisifasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.

3.    Kami Posko Hijau (GIH Foundation) menyipkan Konsep dan Teknologi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunal Kab/Kota (Oftimalisasi Fungsi TPS) Klik di SINI

Baca postingan diatas Klik GIH Foundation di SINI Atau di AsrulHoeseinBrother Klik di SINI Atau di Kompas News: Klik di SINI  atau Baca Menyoal Penilaian Adipura dan Saran Kepada Kemeneg.LH dan Kab/Kota di Indonesia.Klik di sini

Baca juga Kasus Adipura Kota Bekasi. di : Adipura Bekasi Terancam Dicabut KLH

Orang Di Negara Majupun Buat Kompos

Lihat gambar diatas ? Orang di Eropa, ibu rumah tangga, gadis dan bahkan anak-anak sudah terbiasa membuat kompos di rumah. Mereka, telah tersetel otak dan fikirannya, membuang sampah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Bahan organik dibuat kompos dan lainnya diserahkan ke kontainer sesuai jenisnya.

Membuat kompos atau mereduksi sampah, seharusnya, tidak perlu jadi heboh dan digerakan oleh para penggerak dan pemerintah hanya gara-gara TPA mendapat bencana. Lingkungan dimana kita tinggal perlu keseimbangan alam kok? Manakala sampah dihasilkan, dan tidak dikelola, disana akan menimbulkan resiko berbiaknya tikus, lalat, mikroba patogen, menyumbat saluran air sungai dan menyumbat saluran drainase kota serta tentu saja ngak nyaman dilihatnya. Dibakar pun akan beresiko menghasilkan dioxin yang membahayakan kesehatan - terutama kesehatan anak- yang ditunjukan diantaranya oleh meningkatnya gejala terjangkitnya autis.

Solusi Sampah Kota Tanpa TPA, Mungkinkah ?

Inilah gambar TPA Leuwigajah, yang pada 21 Februari tahun 2005 lalu menghebohkan dunia karena, kok bisa tumpukan sampah di TPA ini longsor dan menyebabkan kematian lebih dari 200 jiwa manusia. Derita manusia akibat tragedi Leuwigajah belum berakhir, namun tetap banyak kota mencari TPA, walaupun sulit karena lahan yang memiliki akses dekat kota tempat dihasilkan sampah akan makin mahal dan banyak penduduk di sekitarnya. Trauma kematian di TPA Leuwigajah telah menyadarkan masyarakat akan bahaya dari ancaman longsor, ledakan gas methan, bau sampah tiap hari dan tercemarnya air tanah oleh cairan lindi meresap kedalam sumur penduduk serta ancaman penyebaran bibit penyakit lainnya dari sumber sampah, khususnya di TPA. Lalu, bagaimana sebuah kota tanpa TPA ? Mungkinkah ?

Pengelolaan Di Sumber Timbulnya, Tuntaskan Masalah Sampah Kota

Sampah Pasar Tradisional.rul

by: H.Asrul Hoesein
(Pendiri GIH Foundation)

Diketahui, kini makin sulit mendapatkan lokasi bagi pembuangan sampah, tanpa adanya penolakan (resistensi) penduduk sekitar jalan akses maupun tempat tinggal warga di sekitar rencana lokasi bagi pembuangan sampah skala suatu kota, apalagi, skala regional antar kota. Kecuali bagi kepentingan pengelolaan sampah sendiri atau masing-masing, semua orang pada dasarnya tidak mau bersentuhan, bahkan, melihat sampah orang lain. Makin luas skala pengelolaan sampah, akan makin besar pula penolakan (resistensi) masyarakat. Makin jauh sampah berpindah, akan makin banyak pihak memusuhinya, makin besar biaya angkutnya dan makin besar pula sebaran polutannya.

Dari pemahaman akan karakter diatas, prinsip pengelolaan sampah yang paling memiliki kelayakan secara sosial, teknik dan lingkungan, adalah pengelolaan terdekat dengan sumber timbulnya sampah, misalnya, yang kini makin banyak berdiri Instalasi Pengelolaan Sampah Kota (IPSK). Sistem pengelolaan ini merupakan solusi pengolahan sampah yang sangat efektif (oftimalisasi fuksi TPS), bermaksud memotong mata rantai distribusi sampah dari TPS ke TPA.

IPSK Skala Komunal TPS/TPA.rul

Mekanisasi Pengomposan dalam Pengelolaan Sampah di Kota

by: Posko Hijau Bandung

Mencuatnya masalah sampah di perkotaan seringkali mengundang para peneliti, lembaga kemasyarakatan bahkan pengusaha menawarkan berbagai pilihan teknologi guna ikut mengatasinya. Kelemahan dan kelebihan dari tiap teknologi yang ditawarkan tentu saja menjadi pekerjaan para pengelola kota dan pemerintah mengkajinya, memilih yang paling sesuai dengan kondisi sosio ekonomi daerah dimana masalah sampah berada. Namun, yang paling pasti, diantara banyak teknologi seperti pemadatan biomassa menjadi bahan bakar, tenaga listrik berbahan sampah (PLTSa), teknologi pembakaran (insinerator), hingga pemanfaatan gas methana bagi pembangkitan turbin tenaga listrik, metoda paling populer di pertanian - yakni pengomposan (composting) ketika ditawarkan bagi perkotaan dianggap paling kuno, tidak modern, rumit dan bercitra agraris ( ndeso).

Persepsi negatif atau kurang mendukung dari banyak pihak pada teknologi pengomposan (composting) dapat dimengerti ketika, dipersepsikan semua pengomposan adalah metoda bedeng terbuka (open windrows method). Metoda yang kendati populer di pertanian dan pedesaan dalam membuat kompos ini, manakala hendak dibawa ke kota dengan kondisi sosial, lingkungan dan kultur kota berbeda dibanding pertanian- jika tanpa perbaikan teknis teknologis, pastilah memang bukan solusi tepat. Pada tiap satuan ton sampah di perkotaan, memerlukan luasan lahan bedeng setidaknya 3 x 8 m= 24 m2, dikali lama proses dekomposisi sampah organik 30 hingga 45 hari. Dapat dihitung, sekurangnya membutuhkan 1000 m2 jika termasuk sarana pemilahan (sortir) dan penyimpanan input-output. Maka, mesin yang diperlukan bagi metoda bedeng ( open windrows) ini pun seolah menjadi murah, hanya mesin pencacah ( chopper, counting) untuk fungsi pengecilan ukuran material ( menjadi 2-5 cm), selanjutnya seperti di pertanian sampah ditumpuk pada bedeng terbuka, dibalik dengan cangkul dan sekop, ditutup buka dengan pelindung terpal untuk mengatur kelembaban dan suhu. Padahal, pengadaan mesin pencacah sesungguhnya baru menyiapkan 1 langkah ( tahap awal) dari 8 aspek mengelola proses penguraian (dekomposisi). Selain pengecilan ukuran, bagi pengomposan yang benar, terdapat keharusan mengatur kelembaban, mengatur suhu pada range tertentu, menjaga kadar air, mengatur ukuran atau ketebalan tumpukan ( pile) bagi kepentingan porositas dan besaran intensitas aerasi serta, keberadaan bakteri pengurai yang cukup guna mengimbangi keberadaan mikroba patogen dari bahan sampah. Karenanya jangan heran, jika kemudian, banyak instalasi pengolahan sampah di berbagai kota menjadi terbengkalai, karena yang terjadi tidak lebih dari memindahkan metoda di pertanian ke perkotaan. Pengomposan identik dengan bau, kumuh, rumit dan lama.

Materi Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan
by: : Henhen Hermawati

A. Macam – macam Pencemaran Lingkungan
Berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran, secara garis besar pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi pencemaran air, tanah, dan udara.

a. Pencemaran Air
Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi.

Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambahjumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air. Misalnya, pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan. Pemupukan tanah persawahan atau ladang dengan pupuk buatan, kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan air yang tidak terkendali yang disebut eutrofikasi atau blooming. Beberapa jenis tumbuhan seperti alga, paku air, dan eceng gondok akan tumbuh subur dan menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak menembus sampai dasar perairan. Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan tidak dapat berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang.

Penanganan Sampah Dengan Peran Aktif Masyarakat

by: H.Asrul Hoesein

(Pendiri Gerakan Indonesia Hijau)

Selama ini tahapan penanganan sampah yang ada dimulai dari pengumpulan sampah pada tingkat rumah tangga, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah tingkat RW dan kelurahan atau yang umum dikenal dengan nama Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS), hingga akhirnya diangkut oleh Dinas Kebersihan kota ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA). Bila dilihat dari mata rantai pembuangan sampah tersebut, nampaklah beban TPA amat berat mengingat harus menampung sampah yang ada dari seluruh bagian kota. Hal inilah yang dirasakan menjadi masalah oleh kebanyakan kota besar di Indonesia, Khusus untuk penanganan sampah, berdasarkan informasi dari Dinas Kebersihan diketahui bahwa dari tahun ke tahun biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana transportasi (gerobak/motor sampah,truk sampah dan loader/buldozer) dan lahan tempat pembuangan sampah (baik TPS dan TPA) makin meningkat sementara alokasinya masih terbatas.

Oleh karena itu, penulis memberi konsep “Hijau Bersih Mandiri” dengan beberapa strategi, yaitu : Meminimalkan/memilah sampah dari sumbernya; mendaur ulang dan pembuatan kompos/pupuk organik padat dan cair dan produk lainnya; meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah serta penanganan sampah di tempat pembuangan akhir sampah dengan cara yang akrab/ramah lingkungan dengan mendirikan IPSK (Instalasi Pengolahan Sampah Kota) sampah organik dan non organik, serta mendirikan IPSO (Instalasi Pengolahan Sampah Organik) basis komunal di TPS dan Pasar Tradisional dengan pola sentralisasi-desentralisasi (seDesentralisasi).

Penanganan Sampah Dengan Peran Aktif Masyarakat

by: H.Asrul Hoesein

(Pendiri Gerakan Indonesia Hijau)

Selama ini tahapan penanganan sampah yang ada dimulai dari pengumpulan sampah pada tingkat rumah tangga, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah tingkat RW dan kelurahan atau yang umum dikenal dengan nama Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS), hingga akhirnya diangkut oleh Dinas Kebersihan kota ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA). Bila dilihat dari mata rantai pembuangan sampah tersebut, nampaklah beban TPA amat berat mengingat harus menampung sampah yang ada dari seluruh bagian kota. Hal inilah yang dirasakan menjadi masalah oleh kebanyakan kota besar di Indonesia, Khusus untuk penanganan sampah, berdasarkan informasi dari Dinas Kebersihan diketahui bahwa dari tahun ke tahun biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana transportasi (gerobak/motor sampah,truk sampah dan loader/buldozer) dan lahan tempat pembuangan sampah (baik TPS dan TPA) makin meningkat sementara alokasinya masih terbatas.

Oleh karena itu, penulis memberi konsep “Hijau Bersih Mandiri” dengan beberapa strategi, yaitu : Meminimalkan/memilah sampah dari sumbernya; mendaur ulang dan pembuatan kompos/pupuk organik padat dan cair dan produk lainnya; meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah serta penanganan sampah di tempat pembuangan akhir sampah dengan cara yang akrab/ramah lingkungan dengan mendirikan IPSK (Instalasi Pengolahan Sampah Kota) sampah organik dan non organik, serta mendirikan IPSO (Instalasi Pengolahan Sampah Organik) basis komunal di TPS dan Pasar Tradisional dengan pola sentralisasi-desentralisasi (seDesentralisasi).

Sampah Membuat Jakarta Tenggelam

Jika sampah dikelola di setiap unit lingkungan, katanya, banyak sumber bisa diselamatkan, seperti bensin yang digunakan oleh truk sampah kota. Ridwan Pandjaitan, kepala bertindak Jakarta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD), setuju dengan Darrundon, mengatakan gerakan masyarakat dimulai adalah solusi yang paling layak untuk membantu pemerintah kota mengelola sampah. “Dengan persentase Jakarta Tenggelam terbesar berasal dari sampah rumah tangga, saya pikir orang harus ikut terlibat dalam pengelolaan sampah dari lingkungan mereka,” katanya.
Pemerintah Jakarta memiliki program untuk membersihkan 13 sungai yang mengalir melalui kota. “Kami meminta penghuni liar yang hidup di sepanjang bantaran sungai untuk berpikir dua kali sebelum membuang sampah mereka ke sungai. Mereka akan menjadi yang pertama terpengaruh oleh sungai tersumbat sehingga ada alasan bagi mereka untuk bekerja sama, “kata Ridwan.
Beberapa komunitas telah memulai program untuk manajemen yang solid-limbah, tetapi sebagian besar telah berumur pendek.

Memutus Mata Rantai Aliran Sampah Rumah dan Lingkungan Ke TPS Dengan BerSeka

Menumpuknya sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) telah menimbulkan masalah bau, ancaman air lindi (leacheate) dan berkembang biaknya lalat, tikus dan belatung. Sumber sampah itu sendiri pastinya dari rumah penduduk, restoran dan rumah makan alias dari kita sendiri sebagai penduduk suatu kota. Menyiasati agar sampah tidak bertumpuknya di TPS berarti harus stop aliran sampah ke TPS dong............! Memutus mata rantai sampah dari sumbernya ke TPS agar Bandung Berseka kini dilakukan orang Bandung dengan mereduksi semua jenis sampah di dalam Bio Reaktor MIni BerSeka®. Prinsip dasar Berseka® adalah proses dekomposisi dalam ruang BRM yang memiliki cukup aerasi ( aliran oksigen) dengan bantuan bio-aktivator GreenPhoskko® serta mempercepat reaksi dan menghilangkan bau dengan bantuan mineral penggembur Greenphoskko®.

Olah Sampah Kota Jika Darurat Terus

Darurat Sampah ?

Beberapa kota di Indonesia kini sedang mengalami masalah TPA Sampah bahkan, beberapa kota seperti Bandung, sudah dikatakan mencapai kondisi darurat sampah karena kesulitan mendapatkan lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah sudah beberapa bulan berlangsung.

Jika darurat terus keadaannya - akibat sulit TPA, olah saja sampah kota dengan menggunakan model Instalasi Pengolahan Sampah Kota (IPSK). Setiap IPSK akan terdiri dari 14 Unit Bio Reaktor type BRM L2 per hari atau 70 unit untuk kebutuhan reduksi secara simultan selama 5 hari berturut-turut. Setara dengan diatas, kapasitas 5 (lima) unit Reaktor type Rotary Klin @ 5 m3/unit juga setara dengan 70 Unit BRM Type L2 diatas. Dengan jumlah alat BRM Type L2 maupun Rotary Klin per IPSK - sebagaimana tersebut- akan memiliki kapasitas Olah 25 m3 /5 unit/ 5 hari sampah organik dan an-organik.