Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Masih Tunggu Petunjuk Teknis Kemenko Maritim

Foto Illustrasi [OkeZone-GIF]

JAKARTA - Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau "intermediate treatment facilities" (ITF) untuk memproses sampah menjadi energi di DKI Jakarta masih menunggu petunjuk pelaksanaan teknis dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

Meskipun Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016, Pemprov DKI tidak ingin mengambil risiko memulai pembangunan ITF karena masih menunggu arahan jelas dari Kemenko maritim.

Tentang Kami

Gerakan Indonesia Hijau Foundation (GIHF) adalah sebuah lembaga NGO-nirlaba yang bergerak dalam menginisiasi pengelolaan dan perlindungan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, sebuah Komunitas Peduli Lingkungan dan juga merupakan sebuah group diskusi dan informasi serta program aksi menuju Indonesia Hijau dan Sehat serta Indonesia Mandiri Pangan dan Energi. 

Melalui media ini anda dapat memperoleh informasi terkini tentang visi,misi n pengelolaan lingkungan (olah sampah/limbah, Bagaimana dan Apa kelebihan Pupuk Organik terhadap tanah dan tanaman dalam meningkatkan derajat kesehatan, dll). Silakan berbagi tema diskusi, dan program aksi serta berbagi aktifitas "green" lainnya. 

Aktifitas GIH Foundation di Sumatera Selatan

Aktifitas GIH Foundation di Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin - Provinsi Sumatera Selatan

Nama dan Dasar Kegiatan:

Pengelolaan Sampah Kota Terpadu Dengan Pemberdayaan Fungsi TPS (Oftimalisasi Fungsi TPS) Sebagai Solusi Pengurangan Timbunan Sampah Di TPS dan TPA Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1.    UU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah,

2.    UU No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

3.    Perpes/Inpres, Permen dan Perda (Perwali/Perbup) serta

4.    Regulasi terkait lainnya.

Tujuan dan Maksud Kegiatan (Program):

1. Merubah pola pikir dan pola tindak  dalam menghadapi sampah dan meningkatkan kreatifitas dan kesejahteraan masyarakat (mandiri) dalam proses produksi daur ulang sampah dan limbah pertanian/perkebunan lainnya.

2. Menerapkan sistem pengelolaan Sampah secara efektif dan efisien. Meningkatkan fungsi TPS dalam mengurangi sampah domestik di TPA (mengurangi beban TPS/TPA)

3. Pemberdayakan potensi sampah kota menjadi sebuah peluang usaha atau akan menjadi sumber baru bagi pemasukan PAD.

4. Mendukung  pembangunan ketahanan pangan nasional berbasiskan pertanian organik melalui pengelolaan sampah kota dan limbah pertanian/pabrik secara terpadu dan mensukseskan program Indonesia Go Organik serta Banten (Indonesia) Go Green and Clean Plus (Bersih Hijau Mandiri) berbasis masyarakat.

Pembangunan Lokasi "Tempat Pembuangan sampah Akhir" sesuaikan SNI TPA

TPA Pola Inti Plasma_dok.Rul

TPA sesuaikan SNI

Pemerintah pusat c/q Kementerian Lingkungan Hidup  perlu "HARUS" memperhatikan dan melaksanakan regulasi tentang persampahan dan lingkungan yang telah ada dan beberapa regulasi pendukungnya (UU.18/2008, UU.32/2009,SNI TPA, dll) terkhusus dalam pelaksanaan/penilaian "Piala Adipura".  Kenapa demikian??? Karena bila tidak, maka akan terjadi pemborosan anggaran (APBN/APBD) saja, jangan hanya sekedar seremoni belaka didalam event yang sangat mulia ini. Perhatikan eksistensi dan substansi "Adipura" dan dampak yang ditimbulkan oleh "sampah dan lingkungan" bila tidak dikelola dengan cerdas dan bijaksana. 

Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, selain diharapkan mampu mengoptimalisasi fungsi Tempat Pembuangan sampas Sementara (TPS) melalui partisipasi atau melibatkan langsung masyarakat khususnya yang berada di sekitar areal TPS (basis komunal). Diharapkan dalam penentuan lokasi TPA sampah, berdasarkan SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain; 

1.    TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut;

2.    Disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu : pertama, Tahap regional yang merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan.  kedua, Tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional.  Ketiga, Tahap penetapan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh Instansi yang berwenang.

3.    Dalam hal suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi TPA Sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah ini dengan kriteria pemilihan lokasi TPA sampah dibagi menjadi tiga bagian ;  

Solusi Sampah Kota Tanpa TPA, Mungkinkah ?

Inilah gambar TPA Leuwigajah, yang pada 21 Februari tahun 2005 lalu menghebohkan dunia karena, kok bisa tumpukan sampah di TPA ini longsor dan menyebabkan kematian lebih dari 200 jiwa manusia. Derita manusia akibat tragedi Leuwigajah belum berakhir, namun tetap banyak kota mencari TPA, walaupun sulit karena lahan yang memiliki akses dekat kota tempat dihasilkan sampah akan makin mahal dan banyak penduduk di sekitarnya. Trauma kematian di TPA Leuwigajah telah menyadarkan masyarakat akan bahaya dari ancaman longsor, ledakan gas methan, bau sampah tiap hari dan tercemarnya air tanah oleh cairan lindi meresap kedalam sumur penduduk serta ancaman penyebaran bibit penyakit lainnya dari sumber sampah, khususnya di TPA. Lalu, bagaimana sebuah kota tanpa TPA ? Mungkinkah ?

Metode Pengelolaan Sampah Kota

Pilah Sampah.dok_rul_kencana

by: H.Asrul Hoesein

Pendiri Gerakan Indonesia Hijau Foundation

Setelah UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah pada 7 Mei 2008 diundangkan/disahkan. Maka paling lambat pada 2013, tidak diperbolehkan lagi mengelola sampah dengan penumpukan sampah secara open dumping atau model tempat pembuangan akhir (TPA) seperti sekarang ini. TPA yang diperbolehkan hanyalah yang berbasis sanitary landfill atau semi sanitary landfill. Pemerintah daerah atau pengelola sampah di TPA tinggal menghitung hari untuk segera mengimplementasikan secara total UU tersebut. Dalam mengimplementasi penanganan sampah ini, pemerintah bisa menggandeng perusahaan dengan memanfatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Mekanisasi Pengomposan dalam Pengelolaan Sampah di Kota

by: Posko Hijau Bandung

Mencuatnya masalah sampah di perkotaan seringkali mengundang para peneliti, lembaga kemasyarakatan bahkan pengusaha menawarkan berbagai pilihan teknologi guna ikut mengatasinya. Kelemahan dan kelebihan dari tiap teknologi yang ditawarkan tentu saja menjadi pekerjaan para pengelola kota dan pemerintah mengkajinya, memilih yang paling sesuai dengan kondisi sosio ekonomi daerah dimana masalah sampah berada. Namun, yang paling pasti, diantara banyak teknologi seperti pemadatan biomassa menjadi bahan bakar, tenaga listrik berbahan sampah (PLTSa), teknologi pembakaran (insinerator), hingga pemanfaatan gas methana bagi pembangkitan turbin tenaga listrik, metoda paling populer di pertanian - yakni pengomposan (composting) ketika ditawarkan bagi perkotaan dianggap paling kuno, tidak modern, rumit dan bercitra agraris ( ndeso).

Persepsi negatif atau kurang mendukung dari banyak pihak pada teknologi pengomposan (composting) dapat dimengerti ketika, dipersepsikan semua pengomposan adalah metoda bedeng terbuka (open windrows method). Metoda yang kendati populer di pertanian dan pedesaan dalam membuat kompos ini, manakala hendak dibawa ke kota dengan kondisi sosial, lingkungan dan kultur kota berbeda dibanding pertanian- jika tanpa perbaikan teknis teknologis, pastilah memang bukan solusi tepat. Pada tiap satuan ton sampah di perkotaan, memerlukan luasan lahan bedeng setidaknya 3 x 8 m= 24 m2, dikali lama proses dekomposisi sampah organik 30 hingga 45 hari. Dapat dihitung, sekurangnya membutuhkan 1000 m2 jika termasuk sarana pemilahan (sortir) dan penyimpanan input-output. Maka, mesin yang diperlukan bagi metoda bedeng ( open windrows) ini pun seolah menjadi murah, hanya mesin pencacah ( chopper, counting) untuk fungsi pengecilan ukuran material ( menjadi 2-5 cm), selanjutnya seperti di pertanian sampah ditumpuk pada bedeng terbuka, dibalik dengan cangkul dan sekop, ditutup buka dengan pelindung terpal untuk mengatur kelembaban dan suhu. Padahal, pengadaan mesin pencacah sesungguhnya baru menyiapkan 1 langkah ( tahap awal) dari 8 aspek mengelola proses penguraian (dekomposisi). Selain pengecilan ukuran, bagi pengomposan yang benar, terdapat keharusan mengatur kelembaban, mengatur suhu pada range tertentu, menjaga kadar air, mengatur ukuran atau ketebalan tumpukan ( pile) bagi kepentingan porositas dan besaran intensitas aerasi serta, keberadaan bakteri pengurai yang cukup guna mengimbangi keberadaan mikroba patogen dari bahan sampah. Karenanya jangan heran, jika kemudian, banyak instalasi pengolahan sampah di berbagai kota menjadi terbengkalai, karena yang terjadi tidak lebih dari memindahkan metoda di pertanian ke perkotaan. Pengomposan identik dengan bau, kumuh, rumit dan lama.

Memutus Mata Rantai Aliran Sampah Rumah dan Lingkungan Ke TPS Dengan BerSeka

Menumpuknya sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) telah menimbulkan masalah bau, ancaman air lindi (leacheate) dan berkembang biaknya lalat, tikus dan belatung. Sumber sampah itu sendiri pastinya dari rumah penduduk, restoran dan rumah makan alias dari kita sendiri sebagai penduduk suatu kota. Menyiasati agar sampah tidak bertumpuknya di TPS berarti harus stop aliran sampah ke TPS dong............! Memutus mata rantai sampah dari sumbernya ke TPS agar Bandung Berseka kini dilakukan orang Bandung dengan mereduksi semua jenis sampah di dalam Bio Reaktor MIni BerSeka®. Prinsip dasar Berseka® adalah proses dekomposisi dalam ruang BRM yang memiliki cukup aerasi (aliran oksigen) dengan bantuan bio-aktivator GreenPhoskko® serta mempercepat reaksi dan menghilangkan bau dengan bantuan mineral penggembur Greenphoskko®.

Nah, dalam 5-7 hari dengan terdekomposisi dalam BRM, sampah yang asalnya basah dan bau akan berobah menjadi kering-gembur dan tidak bau. Maka dengan bantuan ayakan tembok dan sekop, hasil dekomposisi yang gembur tersebut diayak sehingga terpisah antara material lembaran dan besar dengan material tanah gembur alias amilioran. Tentu saja material an-organik (kaca, plastik, logam) dapat dikumpulkan tersendiri guna dijual ke pengumpul dan supplier bahan daur ulang kepabrik atau dikasihkan ke pemulung sementara amilioran dapat ditaburkan menjadi penggembur tanah pekarangan.

Reduksi dan olah sampah di rumah dan lingkungan agar tidak menjadi beban dan menumpuk di TPS telah dilakukan oleh orang-orang Eropa dan belahan dunia lain.

Itulah yang membuat sungai dan udara bersih di berbagai negara di Eropa, Korea dan Amerika.

Gagasan para penganjur dan banyak perilaku masyarakat memusnahkan sampah plastik, kertas, dan styreoform dengan membakarnya malahan menimbulkan masalah baru dan bukan menyelesaikannya. Memang insinerator juga membakar material namun syarat suatu insinerator, disamping asap polutan yang keluar dari cerobongnya diolah ulang, pembakaran tersebut harus sempurna dengan diantaranya bersuhu diatas 1000 derajat celcius.

Kalau ngak.....bisa timbul polutan pencemar udara semacam dioxin- yang menurut para ahli menjadi salah satu penyebab kemunduran mental dan autis. Lagi pula memang ngak nyaman hidup dan menghirup asap yang ditimbulkan oleh proses pembakaran ini. Jadi agar Bandung dan Kota lain Berseka memang harus gunakan BRM BerSeka® (*****)

Kerja Sama dan Kepedulian Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat serta Antardaerah Kab/Kota dalam Penanganan Sampah

Kerja Sama dan Kepedulian Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat

serta Antardaerah Kab/Kota dalam Penanganan Sampah

oleh; H.Asrul Hoesein

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku dan paradigma masyarakat tentang “sampah” itu sendiri, hal ini perlu dilakukan secara bersama dan kerja ekstra dalam mensosialisasi serta mengaflikasi hal persampahan ini.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (sustainable) yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU.No. 18 Tahun 2008. Namun aflikasi di lapangan, apalagi melibatkan masyarakat dan pengusaha masih dirasakan kurang, malah kelihatan masyarakat tidak/kurang tahu ada undang-undang yang mengatur persampahan ini. dan tentu diharapkan para stacholder perlu mengapresiasi masalah ini, masyarakat/lembaga social masyarakat perlu memantau dan mengawasi pelaksanaan dari regulasi persampahan ini, demi meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama sebagaimana dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah antar Kab/Kota yang berdekatan dan/atau bertetangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah akan diatur dalam peraturan menteri begitu bunyi dalam UU.No. 18 Tahun 2008 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Menurut hemat kami, sebenarnya hal ini tidak perlu diatur lagi oleh menteri, cukup Pemerintah Provinsi saja yang membuat kebijakannya dengan berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2008 tsb, Gubernur itu kan sebagai perpanjangan tangan Presiden di daerah. Kalau harus lagi menteri yang turut campur kerja sama antardaerah (Kab/Kota) terlalu panjang birokrasi itu, akhirnya bisa lagi undang-undang ini tidak efisien dan efektif. Hal ini juga yang menghambat kreatifitas Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam membuat Peraturan Daerah (Perda), Hal ini pula yang kurang atau tidak disenangi oleh para investor dalam pengelolaan/daur ulang sampah ini, dan sebaiknya pula disini, selain Menteri Dalam Negeri, juga mestinya melibatkan kementerian terkait lainnya, khususnya kementerian yang menginisiasi kerja sama antardaerah selama ini seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), atau kementerian lainnya yang terkait. Karena hal pengelolaan sampah ini harus melibatkan beberapa kementerian, misalnya Kementerian Koperasi, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja. Perkebunan/Pertanian. Masalah sampah ini memang bukan masalah kecil tapi masalah besar dan perlu serius penanganannya, ini yang keliru selama ini, mana paradigma sudah berbeda/bertentangan serta tidak terjadi sinergi didalamnya (terjadi ego sektoral)., mari kita pikirkan bersama untuk melakukan perubahan.

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Dalam undang-undang ini telah diwajibkan kepada Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan, Khusus kawasan industri sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk melaksanakan masalah persampahan ini. tinggal corporate tsb yang ada dalam kawasan itu, peduli dan mengefektifkan dana CSR nya, dengan melibatkan masyarakat atau pengusaha sekitar kawasan /perusahaan tersebut, disini terjadi fungsi ganda, kepedulian akan lingkungan sehat sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bukankah hal ini merupakan salah satu cara mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi pengangguran, khususnya di perkotaan ?

Wewenang Pemerintah Pusat

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah, aflikasinya serahkan Gubernur untuk dikondisikan disetiap wilayahnya.

Pemerintah dan pemerintahan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah, ahirnya terjadi pengelolaan yang berkesinambungan (sustainable).

Wewenang Pemerintah Provinsi

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam satu provinsi.

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga nantinya akan diatur dengan peraturan daerah., masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

[by:rul.2-viii-09, GIH-lingkungan,hasrulhoesein.blogspot) H.Asrul Hoesein; pendiri Gerakan Indonesia Hijau, email : hasrulhoesein@yahoo.co.id]