Bahaya Membakar Sampah

Bakar Sampah Dengan Incenerator [dok_Asrul]

Sampah memang unik. Mengapa? Karena dengan sampah kita bersahabat dan dengan sampah pula kita bisa berseteru. Demikian pula dengan kebiasaan membakar sampah yang masih menjadi kebiasaan banyak orang. Selain cepat, cara ini juga dianggap hemat untuk mengurangi sampah atau benda yang ingin dihilangkan. Padahal cara tersebut memiliki sejumlah bahaya bagi manusia maupun lingkungan.

Tanaman Hias: Pilih Asli atau Palsu?

Ingin memboyong tanaman hidup atau artifisial? Silahkan saja. Jika Anda lebih sreg dengan tanaman hidup, perhatikan beberapa hal:

Menyoal Penilaian Adipura dan Saran kepada Kemeneg.LH dan Kab/Kota di Indonesia

Hierarki pengelolaan sampah Kota_dok.Rul

By: H.Asrul Hoesein_GIH Foundation

Tulisan ini termotivasi tautan/foto Agus Wandy di FB Klik di SINI, untuk sedikit memberi koreksi dan solusi kepada pemda. Kab/Kota atau kepada Tim Penilai Adipura (Kemeneg.Lingkungan Hidup) dan juga sesuai survei lapangan dari GIH Foundation di Indonesia (Posko Hijau) yang selama ini banyak menginisiasi konsep dan teknologi pengelolaan sampah di Indonesia berbasis komunal dan regionalisasi pengelolaan sampah kota. Ya sagatlah sedih melihat fenomena pengomposan (pengadaan sanara dan prasarana) yang dilakukan pemerintah selama ini khususnya Pemda. Kab.Bone, Prov.Sulawesi Selatan, dan pula termasuk beberapa kab/kota di Indonesia, hampir semua tidak layak menerima penghargaan Piala Adipura tersebut, kalau Piagam Adipura ya bolehlah sebagai motivasi awal atas kemauan mengelola sampah kota.

Sistem Dan Mekanisme Peran Masyarakat_dok.Rul

Melihat serta memantau kesiapan dan kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi atau mensosialisasi budaya bersih di masyarakat melalui sebuah event bernama “Adipura” satu sisi rakyat  berterima kasih tapi juga sisi lain menjadi miris melihat kondisi di lapangan yang bekerja “asal” atau amburadul saja. Terlebih lagi kategori penilaian Adipura (2011) ini lebih susah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya karena saat ini ada satu penambahan item penilaian yaitu pengendalian “polusi” selain dari item penilaian selama ini yaitu; Kesiapan Data Umum Kota, Institusi, Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan. Sebenarnya tujuan Kementerian Lingkungan Hidup menambah item tersebut benar dan tepat, namun semakin merepotkan saja kab/kota untuk memenuhi kriteria (polusi) yang terakhir itu. Karena kriteria pelayanan dan partisipasi masyarakat saja terhadap pengelolaan sampah selama ini belum terpenuhi, sekarang ditambah beban satu item lagi. Tambah gawat rupanya atau setidaknya ada tambahan “nilai” pengaturan..!!!!! Semoga dugaan ini salah alias keliru….!!!!????

Kegagalan pengelolaan Adipura selama karena tidak berjalan secara “professional atau jujur” pada “pelayanan dan partisipasi” masyarakat (item penilaian ini hampir semua kab/kota) banyak bersandiwara (kamuplase data/aktifitas), atau kalau memang benar adanya, itu hanya semu, setelah penilaian selesai, aktivitas berhenti pula. Belum lagi pemerintah kab/kota mengadakan sarana dan prasarana pengomposan yang keliru (coba lihat pengadaan pengomposan-komposter-yang terjadi di Kab.Bone, Sulawesi Selatan, termasuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah TPA Kab.Minahasa, Sulawesi Utara juga tidak berfungsi, dan beberapa kab/kota di Indonesia mengalami hal yang sama) yang kebetulan pada tahun 2010 kab/kota yang lalu tersebut termasuk kab.Bone dan kab.Minahasa mendapat Piala Adipura. Wah ini mengherankan semua, apa penilai ikut berkonsfirasi dengan pemda (maaf) atau memang tim penilai dan kab/kota yang dinilai tersebut juga tidak mengerti, apa dan bagaimana pengomposan itu yang sebenarnya???? Atau memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat akan hal ini???

Pola Perencanaan Partisipasi Pengelolaan Sampah_dok.Rul

Sebelum terjadi Kasus “Adipura” Kota Bekasi yang melibatkan Walikota Bekasi, saya banyak menyoroti sekaligus memberi solusi tentang pengelolaan sampah dengan kaitannya Piala Adipura ini, sebenarnya bukan cuma Kota Bekasi saja bermasalah, hampir semua kab/kota yang ikut penilaian Adipura patut dipertanyakan, dan semua itu harus dan wajar di audit investigasi oleh KPK/Polisi/Jaksa. Kenapa??? Penggunaan yang sarana dan prasarana pengomposan yang salah itu juga merupakan penipuan atau sebutlah “indikasi” korupsi, ini bukan fiksi tapi fakta sesuai riset yang kami lakukan.

Pada salah satu item penilaian Adipura yang paling tidak memenuhi kriteria dan dimana hampir semua kab/kota tidak wajar menerima penghargaan Adipura (hanya bisa dapat piagam Adipura bukan piala) yaitu tidak terpenuhinya pada tingkat aktivitas/pelayanan dan partisipasi masyarakat menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah organik menjadi kompos. Karena pemerintah tidak banyak melibatkan masyarakat termasuk dunia usaha yang bergerak dalam bidang ini sebagaimana eksistensi event adipura tersebut. Pada salah satu sub isian pertanyaan/survei penilaian Adipura (Item Partisipasi Masyarakat) tersebut mengatakan begini....bahwa masyarakatnya melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

a.    Secara rutin mengurangi timbulan sampah organik dengan pengomposan dan memanfaatkannya

b.    Secara rutin mengurangi timbulan sampah organik dengan pengomposan dan memanfaatkannya, serta menjual sampah anorganik

c.    Secara rutin mengurangi timbulan sampah organik dengan melakukan pengomposan dan menjual hasil pengomposan, serta mendistribusikan hasil  penjualan ke komunitas secara adil (termasuk hasil penjualan sampah anorganik).

Kalau maksud tersebut diatas pemerintah mau jujur memenuhi dan tidak membohongi rakyat, atau tidak terjadi permainan/konsfirasi di tubuh pemerintah sendiri, maka pastilah sangat minim kab/kota atau mungkin tidak ada kab/kota yang menerima penghargaan tersebut. Disamping partisipasi masyarakat sangat kurang, juga tidak adanya lembaga pendamping yang konsen bekerjasama dengan pemerintah dalam menginisiasi masyarakat secara substansif. Ini semua karena pemerintah tidak/kurang melibatkan unsur pengelola (swasta) yang ahli di bidang pengelolaan sampah ini, termasuk tim penilai sendiri, sedikit kurang memahami (atau mungkin sengaja…hihihihi) untuk bagaimana mencapai target/sasaran yang diharapkan event Adipura ini. Pastinya bila pertanyaan dalam isian penilaian adipura tersebut mau diikuti dengan jujur dan professional maka belum ada yang punya kriteria untuk mendapatkannya.

Tulisan sekaitan Judul diatas al :

1.    Piala Adipura: Saran dan Solusi untuk Kemeneg.LH dan Pemda Kab/Kota.

2.    Program Unggulan Mendukung Partisifasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.

3.    Kami Posko Hijau (GIH Foundation) menyipkan Konsep dan Teknologi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunal Kab/Kota (Oftimalisasi Fungsi TPS) Klik di SINI

Baca postingan diatas Klik GIH Foundation di SINI Atau di AsrulHoeseinBrother Klik di SINI Atau di Kompas News: Klik di SINI  atau Baca Menyoal Penilaian Adipura dan Saran Kepada Kemeneg.LH dan Kab/Kota di Indonesia.Klik di sini

Baca juga Kasus Adipura Kota Bekasi. di : Adipura Bekasi Terancam Dicabut KLH

Solusi Sampah Kota Tanpa TPA, Mungkinkah ?

Inilah gambar TPA Leuwigajah, yang pada 21 Februari tahun 2005 lalu menghebohkan dunia karena, kok bisa tumpukan sampah di TPA ini longsor dan menyebabkan kematian lebih dari 200 jiwa manusia. Derita manusia akibat tragedi Leuwigajah belum berakhir, namun tetap banyak kota mencari TPA, walaupun sulit karena lahan yang memiliki akses dekat kota tempat dihasilkan sampah akan makin mahal dan banyak penduduk di sekitarnya. Trauma kematian di TPA Leuwigajah telah menyadarkan masyarakat akan bahaya dari ancaman longsor, ledakan gas methan, bau sampah tiap hari dan tercemarnya air tanah oleh cairan lindi meresap kedalam sumur penduduk serta ancaman penyebaran bibit penyakit lainnya dari sumber sampah, khususnya di TPA. Lalu, bagaimana sebuah kota tanpa TPA ? Mungkinkah ?

Materi Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan
by: : Henhen Hermawati

A. Macam – macam Pencemaran Lingkungan
Berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran, secara garis besar pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi pencemaran air, tanah, dan udara.

a. Pencemaran Air
Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi.

Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambahjumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air. Misalnya, pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan. Pemupukan tanah persawahan atau ladang dengan pupuk buatan, kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan air yang tidak terkendali yang disebut eutrofikasi atau blooming. Beberapa jenis tumbuhan seperti alga, paku air, dan eceng gondok akan tumbuh subur dan menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak menembus sampai dasar perairan. Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan tidak dapat berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang.

PERAN STRATEGIS MASYARAKAT PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL

Oleh : Dr.Ketut Gede Dharma Putra,M.Sc.

Universitas Udayana Bali Indonesia

1. Pendahuluan

Perubahan lingkungan hidup ditataran global, semakin menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, setelah hasil penelitian para ahli lingkungan hidup dunia yang sebelumnya dianggap masih bersifat praduga dan asumsi menjadi kenyataan. Keyakinan terhadap fakta tentang perubahan lingkungan global ditunjukan oleh panel antar pemerintah mengenai perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)[1]yang telah mengadopsi analisis para ahli lingkungan hidup bahwa suhu rata-rata permukaan bumi meningkat sekitar 0,6°C pada abad ke-20 dibandingkan suhu pada tahun 1750, saat awal proses industrialisasi. Walaupun angka 0,6°C nampaknya merupakan perubahan yang kecil, namun perubahan kecil itu mulai menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan kita.

Peran masyarakat pendidikan sangat strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah karena perubahan lingkungan yang terjadi bersumber pada perilaku sebagian besar masyarakat dunia yang mengabaikan azas kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan data yang ada, kerusakan lingkungan global tidak hanya terjadi di negara-negara miskin, namun menyebar di semua belahan dunia, termasuk wilayah negara-negara maju. Jadi, perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dilakukan secara serempak dan dengan metode yang tepat. Disinilah peran masyarakat pendidikan yang menjadi pilar utama pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan formal maupun nonformal dipertaruhkan dalam menyelamatkan masa depan kehidupan umat manusia.

KISAH TUKANG SAMPAH BEROMZET MELIMPAH RUAH

Sempat berbisnis sebagai pemasok produk pertanian, Hidayat lalu banting setir menjalankan usaha mengelola sampah. Dari hasil jualan mesin dan sistemnya, ia mampu meraih omzet ratusan juta rupiah saban bulan.

Sampah itu menjijikan. Tapi bagi Hidayat, sampah bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah. Lewat bendera PT. Mitratani Mandiri Perdana alias Mittran, Hidayat berhasil menjadi pengusaha pengolah sampah dan menghasilkan beberapa produk yang siap jual. Seperti, pupuk organic dan biomassa.

Sebelum terjun ke bisnis produk buangan masyarakat ini, Hidayat sudah lebih dulu berkibar sebagai pengusaha pelbagai produk pertanian. Mittran boleh dibilang sudah malang-melintang menjajakan beragam produk pertanian. Sebutlah beragam jenis pupuk dan pestisida, puluhan model alat-alat pertanian, aneka benih, kursus usaha agribisnis, berbagai jenis mesin pertanian, hingga konsultasi bisnis. Malah, Mittran juga pernah menawarkan jasanya sebagai pialang jual-beli berbagai komoditas.

Alanda Kariza – Program Director Indonesian Youth Conference

Alanda Kariza nama panjangnya. Saat ini umurnya masih 18 tahun. Namun, gadis satu ini sudah sangat luar biasa. Ya, dalam usia yang sebelia itu, Alanda telah patut menjadi contoh bagaimana anak muda Indonesia turut bergerak dan berperan aktif dalam kemajuan bangsanya. Pada usia 14 tahun, Alanda menerbitkan novel pertamanya berjudul “Mint Chocolate Chips”. Selain aktif sebagai penulis, Alanda juga merupakan salah satu pendiri komunitas sosial The Cure For Tomorrow (http://www.thecurefortomorrow.org/) yang memiliki visi untuk membuat lingkungan hidup menjadi sebuah tempat tinggal yang lebih baik. Saat berumur 17 tahun, Alanda pernah mewakili Indonesia dalam “Guildford Forum Global Changemakers (GCGF)” di Inggris yang diikuti oleh remaja dari berbagai belahan dunia. GCGF yang digelar British Council tersebut bertujuan menggalang jejaring global bagi remaja yang aktif dalam membuat perubahan di negerinya.

Lebih lanjut tentang Indonesian Youth Conference:
Web: http://indonesianyouthconference.org/

Negara Harus Mengadopsi Kaidah Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Negara Harus Mengadopsi Kaidah Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Jumat, 07 Agustus 2009 00:00 Siaran Pers Bersama

Lombok, 2 Agustus 2009. Negara berkeharusan memberikan politik pengakuan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat. Desakan ini menguat dalam lokakarya bertajuk Customary Institution in Indonesia: Do they have a role in Fisheries and Coastal Area Management yang diselenggarakan oleh International Collective in Support of Fishworkers (ICSF) bekerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 2-5 Agustus 2009.

“Pemberian politik pengakuan negara terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat dapat dilakukan dengan sepenuhnya mengadopsi pola pengelolaan tradisional sumber daya kelautan dan perikanan yang telah dipraktekkan masyarakat adat sejak abad ke-XVI. Praktek ini terbukti arif terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan kelangsungan hidup sumber daya alam yang dikandungnya. Olehnya, sudah semestinya negara mengadopsinya dalam tata hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan nasional. Inilah representasi politik pengakuan negara,” jelas Abdul Halim, Koordinator Program KIARA di sela-sela lokakarya.

Kearifan tradisional masyarakat adat, seperti Sasi di Pulau Haruku, Maluku Tengah; Ola Nub di Lamalera, Nusa Tenggara Timur; Mane'e di Sulawesi Utara; Awig-awig di Nusa Tenggara Barat; Semah Laut di Pulau Bengkalis, Riau; Parompong di Sulawesi Selatan; dan Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, menyimpulkan adanya keterhubungan antara manusia dan alam. “Keterhubungan ini mengandaikan pentingnya merekonstruksi paradigma pembangunan ekonomi yang telah dijalankan. Saat ini, ekspansi pembangunan tak lagi menempatkan bumi, air, dan udara beserta sumber daya alam yang dikandungnya demi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, keseimbangan ekosistem laut diacuhkan dan keberadaan masyarakat adat dipinggirkan,” tambah Halim.

Peminggiran masyarakat adat ini erat terkait dengan konflik kepentingan antardepartemen teknis pelaksana pembangunan. Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI M. Teguh Surya mengatakan, “Apa yang dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat harus diintegrasikan dalam tata laksana pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, baik terhadap manusia maupun lingkungan hidup. Olehnya perlu dikembangkan tata kehidupan bersama yang memakai pendekatan bioregional terhadap ekosistem pesisir”.

Hal lain yang luput dari perhatian negara adalah dipinggirkannya pengetahuan lingkungan hidup lokal, sejak dari kurikulum pendidikan hingga muatan kebijakan pusat-daerah. “Kebanyakan pelaku pencemaran laut berasal dari daerah lain, baik domestik maupun asing, bukan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir lokal. Pada titik ini, perlu kiranya negara memperkuat kaidah adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Dedy Ramanta, Sekretaris Nasional KNTI.

Dalam hal penguatan kapasitas organisasi masyarakat adat ini, “Pemerintah harus menegasi kepentingan kelompok dan sektoralnya. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dan kluster perikanan bukanlah jalan pemberian politik pengakuan terhadap masyarakat adat,” tutup Halim.***

Informasi selanjutnya, silakan menghubungi:
Abdul Halim, Koordinator Program KIARA: +62(0)815 53100 259
Dedy Ramanta, Sekretaris Nasional KNTI: +62(0)813 1491 9254
Muhammad Teguh Surya, Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI: +62(0)813 7189 4452

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)