Cina Beri Sanksi Tegas Kepada Pejabat Yang Tak Peduli Lingkungan

Polusi Dari Pabrik Di Yutian, 100 km Beijing Timur (Gambar: Istimewa)

Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Perlukah Moratorium Piala Adipura????

Salah Satu Komposter Bermasalah di Kab. Bone Sulsel_dok.Rul

Moratorium Adipura Yes or No ?????? Pastinya perlu “perubahan” khususnya moral pengelolanya. Program adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan hidup sejak 1986 kemudian terhenti pada tahun 1998. Pada tahun 2002 Program Adipura ini kembali dicanangkan oleh pemerintah dan berlangsung sampai sekarang. Meraih Piala Adipura sudah menjadi semacam Kewajiban setiap Kepala Daerah, dan kesannya keberhasilan seorang kepala Pemerintahan di nilai apakah Kepala Daerah tersebut dapat memboyong Piala tersebut dari Istana menuju kantor pemerintahan setempat. 

Sebenarnya item-item penilaian pada event adipura cukup bagus dan pro rakyat untuk di tindaklanjuti masyarakat kab/kota, namun masih makro sifatnya kalau mau dan sangat mungkin “dipermainkan” pada tingkat aplikasi, khususnya pada item pelayanan masyarakat dan kelembagaan pengelola. Jadi sebaiknya sedikit di mikrokan (sifatnya) item penilaiannya dan paling penting ada monitoring dan evaluasi (monev) pasca penilaian. Beri sanksi bila aplikasi tidak sustainable (pengelolaan berkelanjutan), tarik piagam atau pialanya dan bongkar tugunya…dan lebih penting adakan audit investigasi (penilai dan yang dinilai) supaya ada efek jera. Jangan nilai bila belum melakukan 50%+1 UU.No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan merevisi perda persampahannya dan kombain UU.No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Supaya ada monev baik bagi pemerintah terlebih masyarakat, persyaratkan setiap kab/kota peserta adipura membuat situs/website/weblog “khusus pengelolaan sampah”nya, atau sub-situs dari website kab/kota itu sendiri, minimal info (teknologi dan pengadaan sarana dan prasarana) ikut di situs dinas terkait, supaya terjadi interaksi aktif (pemerintah dan masyarakat). Tambahkan item ini pada item “partisipasi masyarakat” dalam konteks peran media. Ini sangat berfungsi sekali sebagai media kontrol.

Profesional Penyuluh Pertanian

by: Asrul Hoesein (Pendiri GIH Foundation)

Menurut Anoraga (1998), seorang profesional harus mampu memadukan unsur kemampuan teknis (kompetensi) dan kematangan etik, moral dan akal. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi profesional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, beberapa ciri profesionalisme, yaitu: (1) mengejar kesempurnaan hasil, (2) memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan, (3) sifat keteguhan dan ketabahan untuk mencapai hasil hingga tercapai, (4) mempunyai integritas tinggi, (5) memerlukan kebulatan pikiran dan perbuatan untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi.

Metode Pengelolaan Sampah Kota

Pilah Sampah.dok_rul_kencana

by: H.Asrul Hoesein

Pendiri Gerakan Indonesia Hijau Foundation

Setelah UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah pada 7 Mei 2008 diundangkan/disahkan. Maka paling lambat pada 2013, tidak diperbolehkan lagi mengelola sampah dengan penumpukan sampah secara open dumping atau model tempat pembuangan akhir (TPA) seperti sekarang ini. TPA yang diperbolehkan hanyalah yang berbasis sanitary landfill atau semi sanitary landfill. Pemerintah daerah atau pengelola sampah di TPA tinggal menghitung hari untuk segera mengimplementasikan secara total UU tersebut. Dalam mengimplementasi penanganan sampah ini, pemerintah bisa menggandeng perusahaan dengan memanfatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

by: Darmawan Consulting Jakarta

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts:

• the concept of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and
• the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs."

All definitions of sustainable development require that we see the world as a system—a system that connects space; and a system that connects time.
When you think of the world as a system over space, you grow to understand that air pollution from North America affects air quality in Asia, and that pesticides sprayed in Argentina could harm fish stocks off the coast of Australia.
And when you think of the world as a system over time, you start to realize that the decisions our grandparents made about how to farm the land continue to affect agricultural practice today; and the economic policies we endorse today will have an impact on urban poverty when our children are adults.
We also understand that quality of life is a system, too. It's good to be physically healthy, but what if you are poor and don't have access to education? It's good to have a secure income, but what if the air in your part of the world is unclean? And it's good to have freedom of religious expression, but what if you can't feed your family?
The concept of sustainable development is rooted is this sort of systems thinking. It helps us understand ourselves and our world. The problems we face are complex and serious—and we can't address them in the same way we created them. But we can address them.
It's that basic optimism that motivates Darmawangreenfund's staff, associates and board to innovate for a healthy and meaningful future for this planet and its inhabitants.

Menuju Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

TRI HITA KARANA AWARDS & ACCREDITATION:

Menuju Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Oleh : Dr. K.G. Dharma Putra,M.Sc

1. Latarbelakang

Dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, peran para pihak sangat menentukan dalam mengawal keberhasilan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sektor unggulan di Bali yakni pembangunan pariwisata, pertanian, usaha kecil dan menengah (UKM), yang dalam sejarahnya selalu saling ketergantungan, saling mendukung dan saling melengkapi, kini di lapangan justru menimbulkan konflik yang semakin tajam akibat persaingan memperebutkan lahan yang kian sempit. Panorama hamparan sawah (rice terrace) yang mempesona dengan keunikan Subak (organisasi tradisional di bidang irigasi Bali) yang menyajikan perpaduan atraksi alam, budaya agraris, dan aktivitas ritual mulai terancam eksistensinya akibat konflik kepentingan tersebut. Konversi lahan pertanian seakan-akan tak terkendali lagi. Di bagian lain, tampak juga pantai yang indah, tebing dan jurang yang asri ikut terdesak bangunan beton.

Otonomi Daerah dan Kerusakan Alam

Pembangunan & Alam

by: H.Asrul Hoesein
Desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tapi juga menuntut pemerintah daerah lebih kreatif guna meningkatkan PAD (Pendapatan Asli daerah) sebagai akibat dicabutnya subsidi dari pemerintah pusat.

Berpijak dari sini, banyak kalangan yang mengkhawatirkan diabaikannya masalah pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah demi meningkatkan PAD mereka melalui berbagai upaya yang salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian ekologinya.

Tambang dan Lingkungan

Tambang dan Lingkungan Beberapa bagian wilayah Indonesia Timur ada Endapan Emas dan Tembaga.
oleh: Benny K.Harman
Anggota DPR 2004-2009
Dapil Flores-Lembata

Selain tambang emas di Timika, Papua; Minahasa, Sulut; Newmont, di Lombok,NTB; kini di Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, NTT; akan di eksploitasi emas dan tembaga.

Untuk Kabupaten Lembata, pemerintah setempat memutuskan untuk menyerahkan penambangan kepada PT. Merukh Enterprise Cooper (MEC). Sementara di dua Kabupaten Manggarai, izin kuasa pertambangan diberikan kepada PT. Grand Nusantara, perusahaan swasta nasional dengan dukungan dana, teknisi, dan ahli gologi dari China (Kompas,6/7)

Kesejahteraan;

Survei sebuah lembaga penelitian Jepang (2001) mengungkapkan, kawasan Lagarege di Pulau Lembata dan kawasan Batugosok di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, selain mengandung emas dan tembaga juga batu bara. Kandungan di dua wilayah itu konon setara di Freport. Eksploitasi kandungan ini habis dalam 50-100 tahun.

Hasil survey itu menggambarkan kandungan material tambang. Jika dieksploitasi, pertambangan ini berlangsung dalam satu generasi atau paling lama dua generasi. Untuk itu pemerintah perlu lebih terencana dalam hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu terbuka terhadap aneka masukan dari masyarakat.

Pertama, terkait penambangan ini, pemda perlu menyusun rencana dalam jangka panjang. Rencana itu tak cukup hanya dibayangkan dalam tiga atau lima tahun ke depan demi pendapatan asli daerah (PAD) pemda.

Kedua, dampak ekonomi atas kemajuan daerah perlu matang direncanakan. Masalah umum terkait korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) perlu mendapatkan tekanan agar hasil yang dicapai memberi dampak lebih luas bagi kemajuan daerah ketimbang hanya untuk segelintir orang.

Ketiga, jika pertambangan ini dibuka, perlu dipastikan-ketat diawasi-agar dapat memberi sumbangan bagi peningkatan kondisi ekonomi daerah, khususnya kesejahteraan rakyat di sekitar lokasi tambang. Tanpa membawa kesejahteraan bagi rakyat, apapun proyeknya tak bermanfaat bagi warga.

Keempat, akan lebih baik jika proyek pertambangan itu dibuka, diasumsikan banyak menyerap tenaga kerja di daerah setempat. Dengan begitu, proyek ini akan kembali ke rakyat setempat.

Kelima, ihwal lahan garapan warga di sekitar kawasan tambang yang akan terkena dampak. Jika digunakan pedoman “ganti rugi”, warga setempat pasti akan rugi. Pedoman ini perlu diubah, warga penggarap harus mendapat keuntungan.

Lingkungan;

Seperti eksploitasi penambangan umumnya, kerap menimbulkan kerusakan lingkungan. Kasus-kasus di Timika dan Minahasa (Buyat) harus menjadi pelajaran penting Pemerintah Kabupaten Lembata dan Manggarai Barat. Aspek analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) amat penting untuk dijadikan salah satu acuan dalammengawasi jika penambangan hendak dilaksanakan.

Amdal ini terkait geologi lingkungan. Dampak apa saja yang terjadi dalam 30-70 tahun. Jika terbayang merusak lingkungan, apa yang menjadi tanggung jawabpemerintah dan penerima manfaat terbesar penambangan ini. Maka, sejak awal, penekanan tanggung jawab penting ditunjukkan dalam merancang dan mengeksekusi kawasan tambang.

Partisipasi Rakyat;

Mengingat proyek pertambangandi dua wilayah itu dapat berdampak negative, diperlukan partisipasi rakyat untuk ambil bagian dalam prose situ. Rakyat tak boleh diabaikan dari ancaman seperti kehilangan lahan garapan dan pekerjaan tanpakompensasi memadai.

Selain pemerintah daerah, DPRD setempat juga perlu memeriksa rencana dan keputusan penambangan PT. Merukh Enterprise Cooper (MEC) di Lembata dan PT. Grand Nusantara di Labuan Bajo. Partisipasi rakyat dengan beberapa kali unjuk rasa di DPRD patut dijadikan control social yang aktif. Tidak sepantasnya pemerintah menuding ada provokator dibalik aksi demo damai itu.

Juga amat bijak jika pemerintah daerah membuka pintu bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat terkait keputusan eksploitasi tambang di wilayah itu. Pun bukan sesuatu yang hina jika penguasa mencabut atau membatalkan izin eksploitasi yang terlanjur telah diberikan.

[repost.18viii09.Opini-KOMPAS10vii09-Tambang-Lingkungan)
http://www.kompas.com

Green Building di Jakarta Mendesak Diwujudkan

Green Building di Jakarta Mendesak Diwujudkan

oleh: Robert Adhi KSP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan gedung-gedung di Jakarta mewujudkan program green building, gedung hijau yang ramah lingkungan. Selain untuk menyelamatkan lingkungan hidup, green building juga membantu mengurangi pemanasan global (global warming).

Standarisasi green building di Jakarta dituangkan dalam peraturan daerah (perda) baru. Standarisasi itu kelak dilengkapi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Green Building Council International. Langkah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ini langkah yang tepat, sebagai salah satu upaya mengatasi isu pemanasan global.

Gubernur Fauzi Bowo memulainya dari gedung Balai Kota DKI Jakarta yang diperbaharui. Gedung Balai Kota yang berusia 35 tahun direncanakan diperbaharui tahun ini, dengan memperhatikan aspek-aspek green building yang hemat energi, hemat air, dan bernuansa hijau.

Setelah itu, Pemprov DKI Jakarta meminta para pemilik gedung melakukan hal yang sama. Pemerintah akan memberikan insentif, seperti keringanan perizinan. Langkah berikutnya sekolah-sekolah di DKI Jakarta juga diminta menerapkan konsep green building yang hemat listrik dan hemat air.

Semua langkah ini ditempuh untuk mengatasi pemanasan global yang dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Iklim yang berubah-ubah dan tidak menentu. Polusi udara yang kian parah, dan kualitas hidup yang menurun. Gedung-gedung dibangun menjulang, sementara tamna-taman kota nan hijau makin berkurang.

Isu pemanasan global dan perubahan iklim memang menjadi isu sentral berbagai forum internasional akhir-akhir ini. Dalam Word Urban Forum (WUF) IV di Nanjing, China, tahun 2008, misalnya Sekertaris Jenderal Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengingatkan, kota-kota yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik dapat mengancam kualitas udara dan air yang berdampak pada lingkungan hidup.

Konsumsi Energi

Laporan United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT) tentang kota-kota di dunia tahun 2008/2009 menyebutkan, konsumsi energi menjadi kontributor terbesar emisi karbon dioksida, salah satu penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Penggunaan energi di kota-kota besar ada pada empat sector, yaitu industri, perumahan, gedung komersial, dan sector transportasi dan layanan.

Gabungan energi listrik, transportasi, pemanasan, industri, dan lainnya menyumbang lebih dari 60 % efek rumah kaca. Penggunaan energi di sejumlah kota besar, cenderung meningkat. Konsumsi listrik yang relative besar di gedung-gedung komersial dan perumahan di New York, London, dan Tokyo. Sementara lebih dari setengah energi di konsumsi untuk transportasi di Hongkong, Bangkok, Cape Town, dan Mexico City. Disejumlah kota di China, seperti Beijing dan Shanghai, pengguna terbesar energi adalah industri.

Konsumsi energi menjadi kontributor terbesar emisi karbon dioksida, salah satu penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim.

Kenyataannya ini menuntut banyak pihak, termasuk pengelola kota di dunia, untuk berbuat sesuatu guna menyelamatkan lingkungan hidup Jakarta. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mewujudkan konsep green building di Jakarta.

Harapan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo agar green building diwujudkan di Ibu Kota ini mendapat respon positif dari pengembang PT. Medialand. Perusahaan property dari group Kompas Gramedia ini hari minggu (5/7) lalu mencanangkan membangun green building, gedung yang ramah lingkungan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

“Kepedulian terhadap isu pemanasan global harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Salah satu tugas usahawan mewujudkannya, antara lain dengan membangun green building” Kata Presiden Direktur Kelompok Kompas Gramedia Jakob Oetama.

Gedung yang dibangun Medialand ini berlantai 28 dan dibangun diatas lahan seluas 7.000 meter persegi, dengan perbandingan lahan 70 persen lahan hijau dan 30 persen bangunan. Gedung ini ramah lingkungan karena semua aspek bangunan dibuat dengan konsep green building, seperti desain gedung yang langsing dan pipih, teknologi kaca gedung, resapan air, pemanfaatan air hujan, proses daur ulang, penggunaan lampu hemat energi, sampai pada jenis tanaman.

[repost.18viii09.Metropolitan-KOMPAS10vii09-GreenBuilding-Lingkungan)