 |
| Polusi Dari Pabrik Di Yutian, 100 km Beijing Timur (Gambar: Istimewa) |
Demi menjaga kelestarian lingkungan, Cina
menjatuhkan sanksi kepada hampir 700 pejabatnya. Hal ini merupakan cara khusus
dalam usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayahnya, dikarenakan
pejabat tersebut kurang benar dalam memberi perlindungan pada lingkungan hidup.
Pemerintah Pusat Cina mengirimkan tujuh kelompok
untuk memeriksa beberapa tempat, termasuk Beijing, Shanghai dan Provinsi
Guangdong di selatan, pada November. Menyusul pemeriksaan putaran pertama dalam
usaha perlindungan lingkungan hidup di seluruh wilayah negeri itu.
Penyelidikan putaran pertama menggiring 3.000
pejabat untuk mendapat teguran dan denda sebesar 198 Juta Yuan atas kekerasan
terhadap lingkungan hidup.
“Pemeriksa belum lama ini melakukan penilaian
terhadap 1.893 perkara dan menerapkan denda 66 Juta Yuan (atau setara dengan Rp
95,6 Miliar) dari 1.479 perkara”, seperti dilansir kantor berita Xinhua, dikutip
dari Antara.
Namun, tidak ada laporan terinci mengenai penerapan
denda tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Cina pada awal tahun ini mendapat
wewenang menyelidiki daerah dan perusahaan tanpa memberi peringatan lebih dulu
dan mempunyai hak memanggil semua pejabat daerah atau petinggi perusahaan untuk
memperhitungkan tindakan mereka. (Andi Wahyunira)
Sumber: Medialingkungan.com
Print this page
Tindak Tegas Pelanggar "Sampah/Lingkungan"
BalasHapus---------------->
Kedisiplinan atau Kepedulian harus dimulai dari atas (panutan), begitu pula dalam pengelolaan sampah. Kepedulian atau kemauan atau perubahan paradigma yang kuat dalam "menyelesaikan masalah sampah" harus dimulai dari pemerintah dan pemerintah daerah (oknum pejabat yang bersangkutan).
Cina telah beri sanksi keras kepada pejabatnya, nah itu sebuah sample "solusi" dimulai dari atas (pejabat). Kamelut persampahan Negara Cina, pemerintah sudah menemukan titik masalahnya dimana ? Yaaa masalah ada di pejabat itu sendiri yang tidak beres dalam mengelola sampah, begitu juga kondisi pejabat "stakeholder" pengelola sampah di Indonesia, terlalu banyak permainan "kotor alias koruptif" oleh oknum pejabat Kementerian/SKPD Pemda dalam bidang Persampahan dan Lingkungan. Parahnya para penegak hukum di Indonesia belum peka pada modus-modus Korupsi Sampah. Mudah dikibuli oleh oknum pejabat nakal.
Kesimpulannya:
Bukan Rakyat yang harus rubah paradigma Kelola Sampah, tapi pemerintah yang perlu merubah paradigma dalam memanage sampah di Indonesia, hampir 90% pemda Kab/Kota di Indonesia dalam pengelolaan sampah bermasalah (korupsi).