Bahaya Membakar Sampah

Bakar Sampah Dengan Incenerator [dok_Asrul]

Sampah memang unik. Mengapa? Karena dengan sampah kita bersahabat dan dengan sampah pula kita bisa berseteru. Demikian pula dengan kebiasaan membakar sampah yang masih menjadi kebiasaan banyak orang. Selain cepat, cara ini juga dianggap hemat untuk mengurangi sampah atau benda yang ingin dihilangkan. Padahal cara tersebut memiliki sejumlah bahaya bagi manusia maupun lingkungan.

Menggugat "TITAH" Presiden Jokowi

Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah

Jakarta [18 Juli 2016]; Koalisi Nasional ‪#‎TolakBakarSampah‬ hari ini [Senin,18|7|2016] resmi mendaftarkan ke Mahkamah Agung  [MA] permohonan Uji Materiil Perpres 18-2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 7 kota/provinsi: Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Surakarta dan Makassar. Diharapkan Mahkamah Agung benar-benar menelaah regulasi persampahan yang ada, sebelum memutuskan gugatan ini demi menyelamatkan generasi bangsa Indonesia.

Pemerintahan Ahok Belum Berhasil Kelola Sampah dengan Baik

Ilustrasi Sampah TPA [dok_GIF]

Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menilai, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok, gagal mengelola persampahan di Ibukota, karena Dinas Kebersihan DKI Jakarta masih membuang sampah ke TPST Bantar Gebang, Bekasi, rata-rata 7.000 ton per hari.

Ingub Pengelolaan Sampah Kawasan Disosialisasikan

Wakil Walikota Jakarta Selatan, Irmansyah

Jakarta (16 Maret 2016) Wakil Walikota Jakarta Selatan, Irmansyah berharap ke depan sampah tidak lagi menjadi masalah bagi masyarakat maupun pemerintah, melainkan bagaimana sampah dapat bernilai ekonomis.

Tanaman Hias: Pilih Asli atau Palsu?

Ingin memboyong tanaman hidup atau artifisial? Silahkan saja. Jika Anda lebih sreg dengan tanaman hidup, perhatikan beberapa hal:

Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Peta NKRI_dok.Rul

Daftar Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Edisi: Januari 2009
(Sumber Data : Ditjen Otonomi Daerah Depdagri)

daftar dan link undang-undang, artikel, berita dan profil kemendagri terlampir_LekadNews

 
REKAPITULASI JUMLAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
SELURUH INDONESIA

Pembangunan Lokasi "Tempat Pembuangan sampah Akhir" sesuaikan SNI TPA

TPA Pola Inti Plasma_dok.Rul

TPA sesuaikan SNI

Pemerintah pusat c/q Kementerian Lingkungan Hidup  perlu "HARUS" memperhatikan dan melaksanakan regulasi tentang persampahan dan lingkungan yang telah ada dan beberapa regulasi pendukungnya (UU.18/2008, UU.32/2009,SNI TPA, dll) terkhusus dalam pelaksanaan/penilaian "Piala Adipura".  Kenapa demikian??? Karena bila tidak, maka akan terjadi pemborosan anggaran (APBN/APBD) saja, jangan hanya sekedar seremoni belaka didalam event yang sangat mulia ini. Perhatikan eksistensi dan substansi "Adipura" dan dampak yang ditimbulkan oleh "sampah dan lingkungan" bila tidak dikelola dengan cerdas dan bijaksana. 

Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, selain diharapkan mampu mengoptimalisasi fungsi Tempat Pembuangan sampas Sementara (TPS) melalui partisipasi atau melibatkan langsung masyarakat khususnya yang berada di sekitar areal TPS (basis komunal). Diharapkan dalam penentuan lokasi TPA sampah, berdasarkan SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain; 

1.    TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut;

2.    Disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu : pertama, Tahap regional yang merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan.  kedua, Tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional.  Ketiga, Tahap penetapan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh Instansi yang berwenang.

3.    Dalam hal suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi TPA Sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah ini dengan kriteria pemilihan lokasi TPA sampah dibagi menjadi tiga bagian ;  

Perlukah Moratorium Piala Adipura????

Salah Satu Komposter Bermasalah di Kab. Bone Sulsel_dok.Rul

Moratorium Adipura Yes or No ?????? Pastinya perlu “perubahan” khususnya moral pengelolanya. Program adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan hidup sejak 1986 kemudian terhenti pada tahun 1998. Pada tahun 2002 Program Adipura ini kembali dicanangkan oleh pemerintah dan berlangsung sampai sekarang. Meraih Piala Adipura sudah menjadi semacam Kewajiban setiap Kepala Daerah, dan kesannya keberhasilan seorang kepala Pemerintahan di nilai apakah Kepala Daerah tersebut dapat memboyong Piala tersebut dari Istana menuju kantor pemerintahan setempat. 

Sebenarnya item-item penilaian pada event adipura cukup bagus dan pro rakyat untuk di tindaklanjuti masyarakat kab/kota, namun masih makro sifatnya kalau mau dan sangat mungkin “dipermainkan” pada tingkat aplikasi, khususnya pada item pelayanan masyarakat dan kelembagaan pengelola. Jadi sebaiknya sedikit di mikrokan (sifatnya) item penilaiannya dan paling penting ada monitoring dan evaluasi (monev) pasca penilaian. Beri sanksi bila aplikasi tidak sustainable (pengelolaan berkelanjutan), tarik piagam atau pialanya dan bongkar tugunya…dan lebih penting adakan audit investigasi (penilai dan yang dinilai) supaya ada efek jera. Jangan nilai bila belum melakukan 50%+1 UU.No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan merevisi perda persampahannya dan kombain UU.No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Supaya ada monev baik bagi pemerintah terlebih masyarakat, persyaratkan setiap kab/kota peserta adipura membuat situs/website/weblog “khusus pengelolaan sampah”nya, atau sub-situs dari website kab/kota itu sendiri, minimal info (teknologi dan pengadaan sarana dan prasarana) ikut di situs dinas terkait, supaya terjadi interaksi aktif (pemerintah dan masyarakat). Tambahkan item ini pada item “partisipasi masyarakat” dalam konteks peran media. Ini sangat berfungsi sekali sebagai media kontrol.

Undang-undang Tentang Sampah di Indonesia dan Piala Adipura

Hapus dan Hentikan Bila Tidak Mau Jujur, Kasian Uang Rakyat_dok.Rul

Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (english version)
UU_no18_th2008_ttg_pengelolaan_sampah (english version).pdf

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (versi bhs Indonesia) UU_no18_th2008_ttg_pengelolaan_sampah.pdf

Peraturan Menteri Negara LH nomor 14 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
permen_no14_th2006_ttg_pedoman_pelaksaan_program_adipura.pdf

Undang-Undang dan/atau Aturan (permen,dll) yang melekat pada pelaksanaan Adipura "Sangat Bagus" dan "Pro Rakyat" tapi aplikasinya "Sangat Minim" sepertinya Terjadi Kebohongan Publik.....Contoh Kasus Kota Bekasi..... Solusinya, adalah moral dan Segera pemerintah kab/kota berbenah dengan merevisi perda sampah yang mengacu pada UU.No.18/2008 dan UU.No.32/2009 serta peraturan lainnya dan libatkan unsur ahli (perguruan tinggi/LSM-NGO/mitra perusahaan teknologi persampahan, khususnya sampah organik) dalam penilaian... Kalau tidak eksistensi Adipura akan keluar dari substansinya. Mari berbenah demi mengantisipasi perubahan iklim (Stop Global Warming).

Jangan Cuma Mengharap Legalitas Bangun Tugu_dok.Rul

PETUNJUK PENGISIAN NON FISIK ADIPURA

Piala Adipura: Saran dan Solusi untuk Kemeneg.LH dan Pemda Kab/Kota.

Apakah Cuma Mengharap Izin Bangun Tugu_dok.Rul.

Upaya Pengurangan Sampah_dok.Rul

Tulisan ini lanjutan dari tulisan sebelumnya berjudul “Menyoal Penilaian Adipura”. Soal eksistensi dari event adipura ini, semua harus menjadi perhatian serius segenap pemangku kepentingan (stakeholders) terkhusus pemerintah kab/kota, dan lebih khusus lagi Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi penggerak utama (pelaksana dan penilai) event ini, termasuk pula masyarakat harus mengerti dan sedikit kritis tentang hal ini. Jangan mau dibohongi terus oleh aktivitas pemerintah yang tidak tepat di lapangan itu. Sebenarnya maksud event ini bagus, tapi pengelolanya yang tidak mau atau menyimpang dari sasaran tersebut. Maka ke depan diharap pemda Kab/Kota menyadari semua ini dan sekaligus mengadakan perobahan, demi tercapainya maksud dan tujuan diselenggarakannya penilaian ini. Bukan hanya fokus atau cita-cita ambisi dapat piala (sehingga menghalalkan segala cara) untuk selanjutnya beramai-ramai membangun Patung Adipura di wilayahnya masing-masing. Kasian duit rakyat. Coba kombain eksistensi adipura dengan ketahanan pangan Indonesia dengan pembangunan Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste), mungkin akan lebih bijak dan mulia (efektif dan efisien) menuju pembangunanpertanian organik, karena sekitar 70-80% sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair. Namun pengomposannya melalui cara yang benar sesuai SNI Pupuk Organik Indonesia.

Sedikit saya beri saran dan solusi demi perbaikan dalam menyikapi masalah ini al:

Masalah Sampah dan Lingkungan Perkotaan

oleh; H.Asrul Hoesein

(Pendiri Gerakan Indonesia Hijau)

Dalam membahas berbagai masalah perkotaan, khususnya masalah lingkungan yang akhir-akhir ini terasa semakin kompleks, rumit, dan semakin mendesak untuk segera diselesaikan. Kita semua memang perlu terus menerus berupaya guna menanggulangi persoalan perkotaan yang semakin pelik tersebut. Oleh karena itu, justru itu perlu kiranya memicu para pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan para pakar untuk melahirkan ide-ide segar yang dapat diterapkan guna menyelesaikan persoalan perkotaan mulai dari pengangguran, kemiskinan, polusi udara, persampahan dan lainnya di Indonesia, khususnya dalam mengatasi pencemaran lingkungan.

Upaya mengatasi permasalahan perkotaan yang sedemikian pelik haruslah tetap

dipandang dengan sikap optimis. Saat ini kita menyadari bahwa kita telah terlanjur pada pilihan pembangunan perkotaan yang kurang tepat. Dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan maka selayaknya Indonesia tidak harus mengikuti pola dari negara-negara maju. Kalaupun bukan yang pertama,

Indonesia dapat menerapkan konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan secara cerdas, holistik, inovatif dan partisipatif. Pada tatanan kebijakan, perlu dilakukan mainstreaming pembangunan berkelanjutan dalam setiap upaya pembangunan misalnya eksploitasi sumber daya alam dan pemanfaatan ruang yang berbasis ekologis, kampanye hemat energi dan energi alternative terbarukan, serta mendorong terbangunnya infrastruktur lingkungan hidup diperkotaan, seperti sewerage system dan TPA berbasis usaha komunal (dengan memanpaatkan sampah sebagai bahan baku produksi lanjutan, misalnya pupuk organic basis sampah kota). Sedangkan dalam tataran pelaksanaan, strategi yang ditempuh adalah dengan pengembangan sistem penaatan, baik dalam koridor penegakan hukum dan HAM maupun dengan cara persuasif inklusif (incentive mechanism). Penaatan norma lingkungan hidup dalam kerangka supremasi hukum dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan konsisten menjalankan UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip 3P; peningkatan pendayagunaan aparat (PPNS), prasarana dan sarana penegakan hukum lingkungan; serta pengembangan Jejaring Penegakan Hukum Lingkungan. 

KLH Perluas Aspek Lingkungan Hidup Program Adipura 2011

oleh Ani Purwati - 26 Aug 2010

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) 2010-2011 akan memperluas penilaian aspek lingkungan hidup Program Adipura. Dari yang semula dua aspek yaitu pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi empat aspek yaitu kebersihan, RTH, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara.

“Penambahan aspek penilaian ini akan membuat Program Adipura akan makin kompetitif dan menuju standar kualitas lingkungan yang sesuai dengan persepsi masyarakat,” kata Gusti Muhammad Hatta sebagai Menteri Lingkungan Hidup saat konferensi pers di kantor KLH, Jakarta (26/8).

Selain itu juga dalam upaya pemerintah mencapai eco-city dimana ada eco-office, green building, eco-transportation dan untuk mencegah pemanasan global (global warming). Dalam hal ini bagaimana sampah diolah, banyaknya tanaman, pemanfaatan energi ramah lingkungan seperti matahari dan sebagainya.

Menurut Gusti, penilaian aspek pencemaran udara diperuntukkan bagi kota metropolitan dan besar. Sedangkan aspek pencemaran air akan diperuntukkan bagi semua kota. Adanya penambahan aspek penilaian ini, Gusti mengaku akan semakin memperkecil jumlah kota yang mendapat penghargaan Adipura.

“Tapi para peserta tidak perlu kecewa karena penambahan parameter ini,” kata Gusti.

Catatan Buat Penilai Piala Adipura 2011

oleh: Asrul Hoesein
(Pendiri Gerkan Indonesia Hijau)

Menyikapi salah satu program pemerintah c/q Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tentang penilaian kebersihan terhadap kab/kota di Indonesia yang dilaksanakan setiap tahunnya, penghargaan dari pemerintah; ada berupa piagam dan piala, yang disebut Adipura.

Sesuai fakta, pantauan langsung saya (melalui timwork GIH Foundation) di lapangan, hampir semua kab/kota yang mengikuti dan terkhusus yang sempat memperoleh Piagam atau Piala Adipura. Ironis karena hanya semata mengejar pialanya lalu masing-masing mendirikan tugu adipura di wilayahnya. Ini semua tidak mencapai target atas substansi akan eksistensi Piala Adipura itu sendiri.

Pertanyaannya; Kenapa sampai substansi program ini tidak sustainable? Alasan makronya (inti), lagi-lagi cuma klasik adalah tidak adanya keadilan dari semua lini mengelola negeri ini. Lalu Apa alasan mikronya? Adalah tidak adanya “nilai ekonomis” yang diberikan pemerintah dalam (menyertai) penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebersihan lingkungan. Tidak ada penanaman kemandirian. Karena bila ada nilai ekonomi didalam kegiatan ini maka tentu di”hilir”nya akan tercipta entrepreneur-entrepreneur di masyarakat (akan berdampak sustainable). Begitu pula tidak ada penciptaan “government entrepreneurship” terhadap birokrasi yang terlibat. Jadi di hulunya sudah sejak dini tertanam mental korupsi, maka pasti program “Piala Adipura” ini tidak punya “roh” dan akan sia-sia serta hancur dan tidak sustainable. Seharusnya event seperti Piala Adipura ini berorientasi program bukan berorientasi proyek. Itu harga mati kalau hendak sustainable sebuah program. Sehebat bagaimanapun program itu, pastilah hancur kalau orientasinya proyek.