Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Masih Tunggu Petunjuk Teknis Kemenko Maritim

Foto Illustrasi [OkeZone-GIF]

JAKARTA - Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau "intermediate treatment facilities" (ITF) untuk memproses sampah menjadi energi di DKI Jakarta masih menunggu petunjuk pelaksanaan teknis dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

Meskipun Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016, Pemprov DKI tidak ingin mengambil risiko memulai pembangunan ITF karena masih menunggu arahan jelas dari Kemenko maritim.

BERITA REKOMENDASI

• Luhut: Setiap Hari 1.000 Ton Sampah di Solo Disulap Jadi Listrik
• Menko Luhut Minta Sampah Diolah Jadi Energi
• PLN Survei Ulang Lokasi PLTU/PLTMG Timika

"Kita sedang menunggu aturan teknis dari Kemenko maritim karena di dalam perpres kan pembangunannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penunjukan langsung oleh gubernur atau penugasan kepada BUMD," ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu.

DKI juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2016 tentang penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD untuk percepatan pembangunan ITF di Ibu Kota.

Namun, kata Isnawa, banyak juga pihak yang tertarik dengan sistem penunjukan langsung oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Pak Gubernur oke dengan syarat modal, tanah, dan teknologi disediakan sendiri oleh investor, jadi tidak menggunakan APBD DKI. Sejauh ini ratusan investor sudah mempresentasikan rencana proyeknya ke kami," ucapnya. 

 [Baca juga: Peternak Batu Bara Ubah Kotoran Sapi Jadi Biogas]

 

Setelah petunjuk teknis dari Kemenkomaritim keluar, diperkirakan Juni mendatang, para investor yang berminat bisa mulai melakukan studi kelayakan (FS) di empat lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan "master plan" pengelolaan limbah Jakarta 2012- 2023 yakni di Sunter, Cakung Cilincing, Marunda, dan Duri Kosambi.

"Setelah studi kelayakan beres baru investor membahas bersama kami tentang besaran 'tipping fee' atau biaya yang harus pemerintah bayar untuk pengelolaan sampah," tutur Isnawa.

Pembangunan ITF di Jakarta diperkirakan baru bisa dimulai pada 2018 dengan kisaran biaya infrastruktur di setiap lokasi sebesar Rp1,5 triliun dan luasan lahan 3-4 hektare.

Rencananya, pemrosesan sampah menjadi energi listrik akan menggunakan insinerator yakni teknologi yang memproduksi energi panas.

Setiap ITF di Jakarta diperkirakan memiliki kapasitas pengolahan sampah sebesar 1.000-1.500 ton per hari sehingga kehadiran ITF diharapkan mampu mengurangi ketergantungan DKI terhadap TPST Bantargebang, Bekasi, yang saat ini menampung sekitar 7.000 ton sampah warga Ibu Kota per harinya.

(rai) Rabu, 25 Mei 2016 - 19:05 wib

Sumber: OkeZone

DownLoad :

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2016 tentang penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD untuk percepatan pembangunan ITF di Ibu Kota.

Klik di SINI

 

Print this page