Landasan Hukum Kerjasama Antardaerah

by: H.Asrul Hoesein (Lekad Indonesia Timur)

Landasan Hukum Terkait Implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Indonesia
Undang-Undang :

1. UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
2. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah
8. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Peraturan Pemerintah :

9. PP No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009
10. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
11. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
14. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKKIP)
15. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16. PP No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

Keputusan Presiden :

17. Keputusan Presiden (Kepres) No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri :

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
19. Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
20. Permendagri No. 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan
21. Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
22. Permendagri No. 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada beberapa Surat Edaran

23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/1730/SJ Tanggal 13 Juli 2005;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ Tanggal 8 November 2007.